KENDALMU.OR.ID. Air laut semakin jauh merangsek ke daratan. Lahan pertanian berubah menjadi tambak, sebagian kolam tak lagi produktif, bahkan warga harus meninggikan rumah untuk menghindari genangan.
Ancaman abrasi dan banjir rob kini membayangi kehidupan sekitar 190 kepala keluarga (KK) di Desa Kartika Jaya, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal.
Jika tidak segera ditangani, ancaman tersebut bukan sekadar merusak lingkungan, tetapi juga menggerus ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
Menghadapi kondisi itu, pemerintah menyiapkan penanganan terpadu. Rehabilitasi mangrove tidak akan berdiri sendiri, tetapi dipadukan dengan program jambanisasi, pengembangan ekonomi masyarakat, serta pengelolaan tambak berbasis konservasi.
Langkah tersebut mengemuka dalam kegiatan Asta Cita Pesisir Utara Bersih Sanitasi dan Lestari Mangrovenya di Desa Kartika Jaya, Jumat (6/11/2026). Program ini melibatkan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat perlindungan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Kepala BPGMN Prof Setyawan Pudyatmoko menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi salah satu solusi penting menghadapi abrasi dan kenaikan permukaan air laut. Selain menjadi benteng alami pantai, ekosistem mangrove juga menopang kehidupan berbagai biota laut bernilai ekonomi.
“Mangrove bukan hanya untuk menahan abrasi. Ekosistem ini juga menjadi habitat udang, ikan, dan kepiting yang bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” tegasnya.
Karena itu, pengelolaan tambak didorong menerapkan konsep silvofishery, yakni memadukan budi daya perikanan dengan pelestarian mangrove. Dengan pola tersebut, produktivitas tambak tetap terjaga tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
Wakil Ketua BPGMN Mayjen TNI Sriyanto menambahkan, penanganan kawasan pesisir juga harus menyentuh persoalan sanitasi. Hasil survei menunjukkan masih terdapat warga yang belum memiliki jamban layak.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Kemenko Infrastruktur dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan prioritas. Di mana ada pemulihan mangrove, di situ juga akan ada program jambanisasi,” jelasnya.
Perlindungan pesisir juga akan disinergikan dengan rencana pembangunan Giant Sea Wall. Namun, pendekatannya tidak semata-mata mengandalkan tanggul raksasa. Mangrove tetap menjadi bagian penting sebagai solusi berbasis alam. Model kombinasi tersebut telah dikomunikasikan melalui percontohan di wilayah Demak.
BPGMN juga membuka peluang pengembangan ekonomi kreatif berbasis mangrove, mulai dari ekowisata hingga pengolahan buah mangrove jenis tancang menjadi tepung dan produk makanan.
Kepala Desa Kartika Jaya Budi Hartono menyambut baik program tersebut. Dia berharap pendampingan tidak berhenti pada penanaman, tetapi berlanjut melalui pembinaan, konservasi, dan edukasi masyarakat.
Selama ini, penanaman mangrove di bibir pantai kerap gagal karena tanaman tumbang diterjang arus dan abrasi. Karena itu, penanaman kini diarahkan ke kawasan tambak yang lebih dekat dengan permukiman.
“Kami berharap abrasi semakin berkurang. Mangrove bukan hanya menjaga pesisir, tetapi juga bisa memberikan manfaat ekonomi. Ke depan, kami ingin mengembangkan wisata mangrove dengan jembatan dan jalur pengunjung,” ungkapnya.
Budi mengungkapkan, dampak rob telah mengubah bentang kehidupan warga. Lahan pertanian yang dahulu produktif banyak beralih menjadi tambak. Bahkan, sebagian tambak kini tidak lagi bisa dimanfaatkan akibat intrusi air laut. Warga pun terpaksa meninggikan rumah agar tidak terus-menerus terdampak genangan.
Bagi masyarakat Kartika Jaya, program ini menjadi harapan untuk menghentikan laju kerusakan pesisir. Sebab, yang dipertaruhkan bukan sekadar kelestarian mangrove, melainkan keberlangsungan kehidupan masyarakat dan masa depan generasi pesisir. (fur)