KENDALMU.OR.ID – Penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi hingga praktik pertambangan ilegal masih menjadi ancaman serius bagi keuangan negara dan hak masyarakat. Polda Jawa Tengah membongkar 59 perkara dengan 79 tersangka dalam kurun waktu satu bulan.
Dari pengungkapan tersebut, potensi kerugian negara dan penyalahgunaan subsidi yang berhasil diselamatkan ditaksir mencapai Rp50,07 miliar.
Pengungkapan besar-besaran itu disampaikan Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan dalam konferensi pers di Mako Ditreskrimsus Polda Jateng, Jumat (13/11/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas ESDM Jawa Tengah dan Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah Gustiar Widodo, serta sejumlah Kapolres jajaran.
Kapolda menjelaskan, 59 perkara tersebut terungkap selama periode 14 Oktober hingga 13 November 2026. Rinciannya, 46 perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan 61 tersangka, enam perkara penyalahgunaan LPG bersubsidi dengan 10 tersangka, serta tujuh perkara pertambangan mineral dan batubara (minerba) ilegal dengan delapan tersangka.
Dalam kasus BBM bersubsidi, polisi menyita 67 kendaraan roda empat dan roda enam serta 63.219 liter BBM jenis solar dan pertalite. Modus pelaku beragam, mulai dari membeli BBM berulang kali di sejumlah SPBU, memodifikasi tangki kendaraan, menggunakan QR code dan nomor polisi berbeda, hingga memindahkan BBM ke jeriken dan drum untuk dijual kembali.
Bahkan, ditemukan penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi untuk kepentingan komersial, termasuk penimbunan, pengangkutan dan pencampuran BBM bersubsidi dengan minyak olahan.
“Ini sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat justru disalahgunakan pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi,” tegas Roy.
Sementara itu, dalam pengungkapan penyalahgunaan LPG bersubsidi, polisi mengamankan 10 tersangka, 1.163 tabung LPG berbagai ukuran, serta sejumlah kendaraan. Pelaku diketahui memindahkan isi LPG 3 kilogram ke tabung nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram, 12 kilogram hingga 50 kilogram menggunakan peralatan yang telah dimodifikasi. Selanjutnya, LPG tersebut dijual dengan harga nonsubsidi untuk meraup keuntungan dari selisih harga.
Penindakan juga menyasar aktivitas pertambangan ilegal. Tujuh perkara berhasil diungkap di wilayah Sukoharjo, Semarang, Jepara, Cilacap dan Kendal. Polisi mengamankan 14 dump truck dan 10 alat berat yang digunakan untuk menambang tanah uruk, pasir, batu dan batu belah tanpa izin.
Sebagian pelaku bahkan tetap beroperasi meski izin produksi telah berakhir. Aktivitas penambangan dilakukan menggunakan alat berat, termasuk pada malam hari untuk menghindari pengawasan.
Roy menegaskan, penindakan tidak akan berhenti pada pelaku lapangan. Perusahaan yang terbukti menggunakan atau menerima manfaat dari penyalahgunaan BBM maupun LPG bersubsidi juga akan diproses secara hukum.
“Kalau nantinya terindikasi dipakai untuk kepentingan industri, jelas kita juga akan proses perusahaan tersebut. Kita akan terus melakukan operasi dan tidak akan berhenti hanya sampai di sini,” tandasnya.
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah Gustiar Widodo mengapresiasi langkah kepolisian. Menurutnya, setiap transaksi BBM di SPBU tercatat dalam sistem berdasarkan nomor polisi kendaraan sehingga dapat ditelusuri apabila ditemukan pola pembelian mencurigakan.
“Para pelaku menggunakan QR code dan nomor polisi yang diganti-ganti. Mereka bisa berpindah dari satu SPBU ke SPBU lainnya,” jelas Gustiar.
Para tersangka penyalahgunaan BBM dan LPG dijerat Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, dengan ancaman enam tahun penjara dan denda maksimal Rp60 miliar. Sementara perkara tambang ilegal dijerat Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 dengan ancaman lima tahun penjara dan denda maksimal Rp100 miliar.
Kapolda mengajak masyarakat, operator SPBU, agen dan pangkalan LPG turut mengawasi distribusi barang bersubsidi. Dugaan penimbunan, pengoplosan maupun pertambangan tanpa izin dapat dilaporkan melalui kepolisian terdekat atau Call Center Polri 110.
“Partisipasi masyarakat menjadi kunci agar subsidi pemerintah benar-benar tepat sasaran. Kami berkomitmen menindak tegas setiap penyalahgunaan subsidi dan pertambangan ilegal demi melindungi masyarakat, negara, serta lingkungan,” pungkasnya.
