KENDALMU.OR.ID – Air laut terus merangsek ke daratan. Ancaman abrasi dan banjir rob kini membayangi permukiman warga Desa Kartika Jaya, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal.
Sekitar 190 kepala keluarga (KK) terdampak intrusi air laut yang perlahan mengubah lingkungan, merusak lahan produktif, hingga mengancam kehidupan masyarakat pesisir.
Menghadapi ancaman tersebut, pemerintah menyiapkan penanganan terpadu. Tidak sekadar menanam mangrove, upaya perlindungan pesisir juga akan dibarengi program jambanisasi, pengembangan ekonomi masyarakat, hingga penguatan kawasan tambak berbasis konservasi.
Langkah itu mengemuka dalam kegiatan Asta Cita Pesisir Utara Bersih Sanitasi dan Lestari Mangrovenya di Desa Kartika Jaya, Jumat (6/11/2026).
Program tersebut melibatkan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat ketahanan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Kepala BPGMN Prof Setyawan Pudyatmoko menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi langkah penting menghadapi kenaikan permukaan air laut dan abrasi. Selain berfungsi sebagai benteng alami pantai, mangrove juga menjadi habitat berbagai biota laut yang memiliki nilai ekonomi.
“Kita ingin ekosistem pesisir diperbaiki. Mangrove berperan sebagai benteng alami untuk menekan abrasi, sekaligus mendukung perekonomian masyarakat melalui hasil laut seperti udang, ikan, dan kepiting,” tegasnya.
Menurutnya, pengelolaan tambak juga perlu diarahkan menggunakan konsep silvofishery, yakni memadukan budi daya perikanan dengan pelestarian mangrove. Dengan begitu, produktivitas tambak tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
Tak hanya persoalan abrasi, persoalan sanitasi masyarakat pesisir turut menjadi perhatian.
Wakil Ketua BPGMN Mayjen TNI Sriyanto mengatakan, hasil survei menunjukkan masih terdapat warga yang belum memiliki jamban layak.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Kemenko Infrastruktur dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan prioritas. Di mana ada pemulihan mangrove, di situ juga akan ada program jambanisasi,” jelasnya.
Perlindungan pesisir juga akan disinergikan dengan rencana pembangunan Giant Sea Wall. Namun, pendekatan yang disiapkan tidak hanya mengandalkan tanggul raksasa, melainkan dikombinasikan dengan mangrove sebagai solusi berbasis alam. Model tersebut telah dikomunikasikan melalui percontohan di wilayah Demak.
BPGMN juga mendorong pengembangan ekonomi berbasis mangrove, mulai dari ekowisata hingga pengolahan buah mangrove jenis tancang menjadi tepung dan produk makanan.
Kepala Desa Kartika Jaya Budi Hartono menyambut baik program tersebut. Dia berharap pendampingan tidak berhenti pada penanaman, tetapi berlanjut melalui pembinaan, konservasi, dan edukasi masyarakat.
Selama ini, penanaman mangrove di bibir pantai kerap gagal karena tanaman tumbang diterjang arus dan abrasi. Karena itu, penanaman kini diarahkan ke kawasan tambak yang lebih dekat dengan permukiman.
“Kami berharap abrasi semakin berkurang. Mangrove bukan hanya menjaga pesisir, tetapi juga bisa memberikan manfaat ekonomi. Ke depan, kami ingin mengembangkan wisata mangrove dengan jembatan dan jalur pengunjung,” ungkapnya.
Budi menambahkan, dampak rob telah mengubah kehidupan warga. Lahan pertanian yang dahulu produktif banyak beralih menjadi tambak. Bahkan, sebagian tambak tidak lagi bisa dimanfaatkan akibat intrusi air laut. Warga pun terpaksa meninggikan rumah untuk mengantisipasi genangan.
Melalui program terpadu tersebut, masyarakat berharap ancaman abrasi dan rob tidak terus meluas. Sebab, bagi warga Kartika Jaya, menjaga mangrove bukan sekadar menghijaukan pantai, melainkan mempertahankan ruang hidup dan masa depan generasi pesisir. (fur)