Oleh Agung Y. Achmad
Indonesia sedang memasuki babak baru pengelolaan sampah. Mulai 1 Agustus 2026, praktik open dumping di tempat pemrosesan akhir (TPA) harus ditinggalkan. Pertanyaannya, ke mana jutaan ton sampah setiap hari akan dikelola? Itulah mengapa pemerintah membuka ruang investasi besar, diperkirakan mencapai sekitar Rp100 triliun, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah. Sejumlah investor asing telah melirik peluang bisnis sampah ini.
Namun, jangan lupa, besarnya investasi tidak otomatis menjawab persoalan. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi atau besarnya modal. Yang jauh lebih menentukan adalah kemampuan mengintegrasikan teknologi, tata kelola, dan partisipasi masyarakat ke dalam satu ekosistem yang berkelanjutan.
Kesadaran itulah yang menjadi latar pertemuan antara INTEC Jerman, perusahaan investasi dan teknologi hijau, dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta pada beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan tersebut hadir Bendahara Umum PP Muhammadiyah, Hilman Latief didampingi sejumlah aktivis lingkungan yang juga anggota majelis dan lembaga tingkat pusat. Sementara itu, mewakili INTEC adalah Ramzee (Divisi Legal) dan Soleh (admin INTEC Indonesia). Turut hadir sejumlah perintis kerja sama ini Zakiyuddin Baidhawy, Muchammad Sobri, Sutaryono, Muhammad Imron Rosyidi, dan Irwan Setia Budi dan Agung Yuswanto.
Kolaborasi Teknologi dan Modal Sosial
Model kerja sama yang ditawarkan kedua lembaga tersebut sederhana. Muhammadiyah menyediakan lahan sekitar lima hektare sebagai lokasi instalasi pengolahan sampah atau pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa), sementara INTEC menghadirkan teknologi sekaligus investasi. Listrik yang dihasilkan memiliki kepastian pasar karena dapat diserap oleh PLN sesuai ketentuan pemerintah.
Menariknya, skema bisnis tersebut mampu mempertemukan dua kekuatan yang selama ini jarang dirancang dalam satu ekosistem, yakni teknologi modern dan modal sosial organisasi. INTEC membawa pengalaman, investasi, dan teknologi. Muhammadiyah menghadirkan jaringan kelembagaan, legitimasi sosial, serta kemampuan menggerakkan masyarakat hingga ke akar rumput.
Diskusi pun tidak lagi berkutat pada perdebatan memilih teknologi tertentu. Berbagai pendekatan seperti Refuse Derived Fuel (RDF), pirolisis, biodigester, biogas, pemilahan otomatis, hingga pemanfaatan carbon credit dipandang telah mencapai tingkat kematangan tertentu dan dapat dipilih sesuai kebutuhan. Persoalan utamanya ternyata bukan lagi mesin, namun tata kelola.
Bagi INTEC, proyek pengelolaan sampah membutuhkan mitra yang memiliki legitimasi sosial, jaringan luas, budaya organisasi yang mapan, dan tata kelola yang dipercaya masyarakat. Muhammadiyah dinilai memiliki modal tersebut. Ribuan sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, panti asuhan, masjid, serta struktur organisasi yang menjangkau hampir seluruh Indonesia merupakan modal sosial yang tidak mudah dibangun hanya melalui investasi finansial.
Di sinilah relevansi apa yang dapat disebut sebagai good socio-religious governance, yakni tata kelola organisasi sosial-keagamaan yang mampu mengubah kepercayaan publik menjadi kekuatan kolektif untuk menyelesaikan persoalan bersama. Teknologi mungkin dapat dibeli. Investasi dapat dihimpun. Namun, kepercayaan sosial merupakan modal yang dibangun melalui perjalanan panjang sebuah organisasi. INTEC memandang Muhanmadiyah sebagai model good socio-religious governance itu.
Sebaliknya, Muhammadiyah juga tidak datang dengan klaim sebagai organisasi yang paling berpengalaman dalam pengelolaan sampah. Persyarikatan tetap akan mengakomodasi berbagai praktik terbaik pengelolaan sampah di Indonesia, termasuk inovasi para aktivis di lingkungan Persyarikatan, semisal Bioreaktor Kapal Selam (BKS). Banyak teknologi lokal yang layak dijadikan sumber pembelajaran.
Seluruh pengalaman tersebut diharapkan terintegrasi ke dalam organisasi pengelolaan sampah yang modern, profesional, dan berkelanjutan. Pendekatan semacam ini menarik karena tidak berangkat dari anggapan bahwa seluruh jawaban telah tersedia. Kita justru sedang membangun sebuah proses belajar bersama, mempertemukan pengalaman lokal dengan teknologi global.
Mengubah Paradigma Pengelolaan Sampah
Diskusi juga mengemukakan kritik terhadap paradigma yang selama ini berkembang. Banyak proyek pengelolaan sampah masih bertumpu pada sistem sentralisasi, yaitu mengumpulkan sampah dari berbagai wilayah menuju satu fasilitas berskala besar. Pendekatan tersebut tentu memiliki tempat dalam konteks tertentu, tetapi juga menghadapi tantangan yang tidak ringan: biaya logistik yang tinggi, karakteristik sampah yang sangat beragam, serta rendahnya nilai kalor sampah campuran apabila tidak dipilah sejak awal.
Pengalaman sejumlah fasilitas pengolahan sampah di Indonesia menunjukkan bahwa aspek-aspek tersebut perlu diperhitungkan secara cermat agar investasi dapat beroperasi secara berkelanjutan. Karena itu, muncul gagasan bahwa teknologi semestinya tidak dipaksakan menyesuaikan masyarakat. Sebaliknya, teknologilah yang harus mampu beradaptasi dengan kondisi lokal. Desentralisasi pengelolaan sampah yang diusulkan Mochammad Sobri (Ketua MLH PWM Jateng) menjadi salah satu alternatif yang layak dipertimbangkan. Sampah diolah sedekat mungkin dengan sumbernya sehingga biaya angkut menurun, kualitas bahan baku lebih terjaga, dan manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
Pandangan tersebut sekaligus menggeser cara melihat sampah. Sampah tidak lagi dipahami semata-mata sebagai persoalan volume yang harus segera dipindahkan ke suatu tempat, melainkan sebagai sumber daya yang nilai ekonominya sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan sejak dari hulunya.
Arsitektur Kolaborasi Baru
Penjajakan kerja sama di atas bukan hanya rencana membangun sebuah instalasi pengolahan sampah atau mendirikan perusahaan patungan. Pertemuan juga menyepakati cara pandang baru bahwa penyelesaian krisis sampah membutuhkan kolaborasi lintas disiplin: teknologi, investasi, organisasi sosial, dan kepemimpinan moral.
Transformasi semacam itu tentu tidak mudah. Tidak ada jaminan bahwa setiap ikhtiar akan langsung berhasil. Namun, sejarah juga menunjukkan bahwa perubahan besar hampir selalu dimulai oleh mereka yang berani mencoba sesuatu yang belum pernah dikerjakan sebelumnya, dengan niat baik, perhitungan yang matang, dan kesediaan untuk terus belajar. Krisis sampah Indonesia bukan lagi menunggu teknologi baru ditemukan, melainkan keberanian membangun arsitektur kelembagaan baru yang mampu mempertemukan teknologi, investasi, dan modal sosial ke dalam satu ekosistem yang bekerja.
Pada akhirnya, masa depan pengelolaan sampah mungkin tidak lagi ditentukan oleh siapa yang memiliki mesin paling canggih, melainkan oleh siapa yang paling mampu menghubungkan teknologi, investasi, kepercayaan sosial, dan kepemimpinan moral menjadi kekuatan bersama. Jika kolaborasi semacam ini terus bertumbuh, jalan keluar yang selama ini dicari bukan tidak mungkin lahir dari sesuatu yang sesungguhnya telah lama kita miliki: pengetahuan, kepercayaan, dan kemauan untuk bekerja bersama.
Agung Y. Achmad adalah alumni PW IPM Jateng tinggal di Lasem, Rembang, Aktivis Sosial, dan Penulis Artikel di sejumlah media.