BANDUNG.KENDALMU.OR.ID. Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof. Dr. Haedar Nashir menegaskan bahwa kemajuan bangsa sangat bergantung pada kualitas pendidikan.
Menurutnya, jika Indonesia ingin meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka mutu pendidikan harus menjadi perhatian utama semua pihak.
Dilansir dari muhammadiyah.or.id, pernyataan itu disampaikan Haedar saat menghadiri Pelantikan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Periode 2025–2030, yang digelar di Gedung Ahmad Sanusi UPI, Bandung Utara, pada Senin (16/6).
“Pembangunan manusia ditentukan oleh salah satunya tingkat dan kualitas pendidikan. Jika indeks pembangunan manusia sebuah negara ingin maju, mutu dan kualitas pendidikan harus ditingkatkan,” tegas Haedar.
Ia mengakui bahwa mengelola institusi pendidikan di Indonesia bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan kebijakan yang lahir dari sudut pandang yang menyeluruh, bukan sekadar top-down atau sektoral. Terlebih, ujar Haedar, Indonesia menargetkan diri menjadi bangsa besar pada tahun 2045 melalui visi Generasi Emas.
“Melihat kompleksitas sosiologis masyarakat Indonesia, kebijakan pendidikan tak bisa dibuat secara sepihak. Harus komprehensif. Tidak semua bisa diseragamkan,” ujarnya.
Menurut Haedar, peta sosial dan kultural masyarakat Indonesia yang sangat beragam menjadikan sistem pendidikan nasional unik. Banyak lembaga pendidikan justru tumbuh dari inisiatif masyarakat sipil, baik berbasis agama maupun komunitas, yang berperan besar dalam mencerdaskan anak bangsa.
“Pendidikan kita tidak bisa dibangun secara otoritatif semata karena realitas pendidikan di masyarakat sangat terkait dengan dinamika demografi dan peran swasta,” ungkapnya.
Ia pun mengingatkan agar seluruh pemangku kebijakan tidak terlena dengan capaian yang ada. Meskipun telah mengalami kemajuan, Indek Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia masih tertinggal dari sejumlah negara tetangga. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya luar biasa dari semua pihak, baik negara maupun sektor swasta.
“Kita harus melipatgandakan usaha, kebijakan, dan langkah-langkah yang extraordinary,” tegas Haedar.
Lebih jauh, Haedar mengingatkan bahwa sistem pendidikan Indonesia dibangun di atas dua pilar utama, yakni institusi negeri yang dikelola pemerintah dan institusi swasta yang sebagian besar dipelopori ormas keagamaan seperti Muhammadiyah.
“Sejak sebelum kemerdekaan, pendidikan swasta telah berkontribusi besar bagi kemajuan bangsa. Bahkan pasca kemerdekaan, mereka turut hadir di wilayah-wilayah 3T untuk melayani anak bangsa,” tambahnya.
Karenanya, Haedar mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berorientasi pada penguatan lembaga pendidikan milik negara semata. Sebab, jika demikian, tugas mencerdaskan kehidupan bangsa akan menjadi beban berat yang tak mungkin ditanggung sendiri oleh negara.
“Perlu kolaborasi. Pemerintah, swasta, ormas keagamaan, dan seluruh elemen bangsa harus berjalan bersama,” pungkas Haedar.