KENDAL.KENDALMU.OR.ID. Perhelatan pesta demokrasi di Indonesia melalui Pemilu 2024 semakin dekat. Dalam menghadapi pemilu tersebut, seruan moral tokoh lintas agama harus dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi perilaku buruk, membantu masyarakat memilih pemilu yang sejalan dengan ajaran agama, dan menjaga pelestarian demokrasi dan pemilihan yang adil dan transparan.
Dilansir dari muhammadiyah.or.id, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhammad Izzul Muslimin bersama sejumlah tokoh lintas agama menyerukan Pemilihan Umum (Pemilu) tepat waktu, aman, damai, jujur, adil, bebas, rahasia, transparan dan bermartabat.
Seruan itu disampaikan dalam Forum Peduli Indonesia Damai (FPID) di Gereja Katedral, Jakarta, Rabu (6/12) untuk menyambut Pemilu Serentak yang dilaksanakan tak lama lagi pada Rabu, 14 Februari 2024.
“Kita berharap supaya seluruh komponen masyarakat bersama-sama menjaga supaya pemilu ini bisa berlangsung jurdil (jujur dan adil) dan luber (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia), itu yang paling penting karena hasil dari pemilu akan benar-benar membawa kemanfaatan jika prinsip luber-jurdilnya berjalan. Tapi kalau ada yang mencederai, maka akan menyebabkan ketidakharmonisan, dan itu yang kita harapkan tidak terjadi,” ungkapnya.
Menurut Izzul, seruan bersama tersebut ditujukan bukan untuk pelaksana, penyelenggara, dan peserta pemilu saja, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia agar bersama-sama menjaga dan mengawasi pelaksanaan pemilu 2024.
“Karena kalau masyarakat itu peduli, tentu pelaksana pemilu maupun peserta pemilu tidak akan bisa main-main, tapi kalau masyarakat permisif dan larut pada money politic maka akan berpengaruh pada luber jurdil itu,” ucapnya.
Seruan sikap bersama Forum Peduli Indonesia Damai sendiri menyuarakan sembilan poin yang dibacakan secara bergantian oleh para tokoh agama.
Umat Islam diwakili oleh Izzul Muslimin dan KH. Marsyudi Syuhud, umat Kristen diwakili Pdt. Gomar Gultom, umat Katolik diwakili Kardinal Mgr. Ignatius Suharyo, umat Konghucu diwakili Xs. Budi S. Tanuwibowo, umat Buddha diwakili Prof. Philip K. Wijaya, umat Hindu diwakili Mayjen (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, dan umat Kepercayaan diwakili oleh Sri Eko Sriyanto Galgendu.
Sembilan poin tersebut antara lain;
1) Menjaga Persatuan dan Kesatuan Indonesia, serta mengedepankan dan mengutamakan Kepentingan Nasional di atas kelompok/golongan, dan atau kepentingan partai politik,
2) Meneguhkan kembali Konsensus Kebangsaan Indonesia Berbasis Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945, dalam seluruh aspek kehidupan Kemasyarakatan, Kebangsaan dan Kenegaraan,
3) Mendesak terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu) Tepat Waktu, Aman, Damai, Jujur, Adil, Bebas, Rahasia, Transparan dan Bermartabat, serta mendesak terwujudnya Netralitas Penyelenggara Pemilu, Netralitas Aparatur Negara, Netralitas Aparatur Pemerintah dan Netralitas Aparatur Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Pemilihan Legislatif,
4) Menjaga dan mewujudkan Stabilitas Sosial, Stabilitas Politik dan Stabilitas Keamanan Nasional, serta menghentikan, mencegah dan menghindari berbagai upaya adu domba, penyebarluasan berita bohong (hoax) yang berpotensi memecah-belah bangsa dan menghentikan aktivitas dan skenario konflik sosial dan konflik politik yang bisa mengarah pada situasi destruktif dan chaos,
5) Membangun Kesiapsiagaan Nasional untuk mewaspadai berbagai kemungkinan turbulensi politik dan berbagai ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan keamanan, yang berbahaya dan merugikan kepentingan Nasional,
6) Mendesak Pemulihan Rasa Keadilan untuk Rakyat, Membersihkan Institusi Penegak Hukum dari unsur KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Melakukan Pengawalan Berbagai Upaya Penegakan Hukum, sesuai dengan Amanat Perundang undangan dan Hati Nurani Rakyat,
7) Mendorong terwujudnya “Rekonsiliasi Nasional” dan Keakraban di antara para Pemimpin Bangsa, menyelamatkan Kehidupan Bangsa, kehidupan demokrasi yang beretika, dan lebih serius mengupayakan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia,
8) Menyerukan kepada semua Warga Bangsa untuk menggelorakan doa dan menggerakkan kekuatan spiemal war dan untuk Keselamatan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
9) Mengajak seluruh Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat Tradisi di seluruh Indonesia, untuk merapatkan barisan, memperkokoh serta meneguhkan Solidaritas Sosial dan Solidaritas Kebangsaan, sebagai Gerakan Indonesia Damai di semua tingkatan, secara terpadu dan berkelanjutan.
“Mau tidak mau Pemilu ini harus berlangsung sukses dan kesuksesan itu diharapkan akan membawa bangsa ini membawa kemajuan yang lebih baik lagi,” kata Izzul Muslimin.
“Mudah-mudahan apa yang kita serukan ini bisa menjadi perhatian kita semua dan bisa terwujud,” pungkasnya.