KENDAL.KENDALMU.OR.ID. Baru-baru ini ramai diperbincangkan soal klaim deklarasi dukungan Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) kepada Capres-Cawapres, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.
Disebutkan, AMM tersebut yakni Sekjen PP Pemuda Muhammadiyah, Najih Prasetyo, sekaligus Koordinator Nasional Bergerak 1912 yang menamakan dirinya sebagai barisan relawan Brigade Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Bergerak 1912).
Dilansir kumparanNews, Najih Prasetyo, menyampaikan dukungan tersebut dengan keyakinan.
“Kami hari ini berkhidmat dan menyatakan dukungan secara penuh dan secara mutlak kepada calon presiden 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka,” ujar Najih yang juga Sekretaris Jenderal PP Pemuda Muhammadiyah.
Najih menambahkan, dukungan terhadap Prabowo-Gibran merupakan wujud nyata kepedulian kalangan muda terhadap persoalan politik, termasuk Pemilu yang akan segera dihadapi kurang dari 60 hari ke depan. Selain itu, pasangan Prabowo-Gibran adalah figur yang paling dekat dengan AMM.
Merespon hal itu, PC IMM Kendal melalui Ketua Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik, Immawan Naufal Afif mengatakan, tidak dibenarkan AMM melakukan dukukungan kepada salah satu Capres-Cawapres tertentu karena bertentangan dengan Khittoh Perjuangan Muhammadiyah.
“Tidak dibenarkan mengklaim Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) memberikan dukungan kepada salah satu Paslon. Hal itu sesuai dengan sikap politik Muhammadiyah dalam Khittah Denpasar 2002, sebagaimana dikuatkan dalam Muktamar Makassar 2015,” kata Naufal.
Dia meminta kepada seluruh pimpinan di AMM membuka dan memahami Khittoh tersebut.
“Hendaknya kanda Pimpinan Pusat IMM itu kembali membuka Khittah Denpasar ini, disitu disebutkan bahwa, ‘Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun.’ maka jangan sampai Ortom atau Muhammadiyah ini ditarik-tarik seolah-olah pro dengan salah satu Paslon tertentu. Jangan menjual Muhammadiyah,“ tegasnya.
Naufal juga mengutip pernyataan Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir, dalam setiap Pemilu, Muhammadiyah tidak terlibat dalam politik praktis.
“Setiap anggota Muhammadiyah mempunyai kebebasan untuk memilih dan masing-masing dijamin haknya. Tetapi itu cukup menjadi orientasi pribadi, dan tidak boleh membawa atau mengatasnamakan organisasi,” ujarnya.
Menurut Naufal, Muhammadiyah memiliki pakem netralitas pada Pemilu 2024, tidak mengklaim Parpol dan Capres-Cawapres tertentu.
“Muhammadiyah menekankan pentingnya menjaga netralitas kelembagaan dan menyatakan akan berusaha berkomunikasi secara setara dengan seluruh calon presiden dan wakil presiden,” tegasnya lagi.
Komitmen terhadap netralitas ini kata Naufal dimaksudkan untuk memastikan bahwa Muhammadiyah tetap independen dan fokus pada keterlibatan konstruktif dengan semua pihak yang terlibat dalam pemilu.